PJ Wali Kota Batu Ikuti Rakor Pemantapan Tugas Kepala Daerah dipimpin Mendagri

Pj Kepala Daerah Harus Memiliki Kinerja yang Baik, Inovatif, dan Berani Mengambil Terobosan*

_PJ Wali Kota Batu Ikuti Rakor Pemantapan Tugas Kepala Daerah dipimpin Mendagri_

Prokopim, BATU – Pj Wali Kota Batu mengikuti Rapat Koordinasi Pemantapan Tugas Kepala Daerah secara daring di Command Centre Lantai 5 Balaikota Amongtani (31/1). Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, M Tito Karnavian, menjelaskan bahwa akan ada 271 kepala daerah yang purna tugas pada Tahun 2022-2023 yang terdiri dari 24 gubernur, 56 wali kota dan 191 bupati. Tentunya, dalam masa transisi tersebut akan banyak daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah.

Tito dalam arahannya yang diikuti seluruh penjabat kepala daerah mulai dari penjabat gubernur dan penjabat walikota serta bupati, menjelaskan jika penjabat kepala daerah berasal dari birokrasi yang tentunya akan sangat berpengaruh pada pola kepemimpinannya. Selanjutnya, ia menegaskan bahwa meskipun berasal dari birokrasi, namun penjabat kepala daerah harus memiliki kinerja yang baik, inovatif dan berani mengambil risiko yang akuntabel.

Tidak hanya itu, ia menjelaskan ada 3 hal penting agar kepemimpinan penjabat kepala daerah menjadi pemimpin yang kuat. pertama membangun hubungan yang baik otoritas diatasnya. Kedua, memiliki supproting staff yang terbaik yang mampu mendukung ide, gagasan dan kinerjanya. Ketiga, membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat dengan rajin turun ke lapangan.

Terutama, penjabat kepala daerah bukan pejabat politik dan tidak memiliki beban politik, jadi harus memiliki kinerja yang baik, inovatif, dan berani mengambil terobosan.

Selanjutnya, dalam rapat koordinasi tersebut, ada 6 prioritas yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, termasuk Pj Kepala Daerah untuk menjadi fokus program dan kegiatannya yaitu :
1. Pengendalian Inflasi
2. Penanganan Kemiskinan Ekstrem
3. Penurunan Stunting
4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
5. Realisasi Pendapatan Daerah
6. Realisasi Belanja Daerah